BANDAR LAMPUNG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, menegaskan rendahnya realisasi PAD 2025 tidak boleh dijadikan ajang saling menyalahkan antarinstansi.
Hal itu disampaikannya saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Rabu (7/1). Menurutnya, persoalan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan organisasi perangkat daerah.
“Bukan untuk saling menyalahkan, tapi bagaimana kita duduk bersama dan membicarakan polanya,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi capaian PAD adalah kebijakan opsen pajak. Karena itu, koordinasi antarpemerintah daerah perlu diperkuat agar potensi tersebut dapat dimaksimalkan.
