BANDARLAMPUNG – Validitas data kendaraan bermotor menjadi sorotan Komisi III DPRD Provinsi Lampung dalam RDP bersama Bapenda, Selasa (6/1/2026).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal, mengungkapkan bahwa selama ini potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung berdasarkan asumsi lebih dari 4 juta unit kendaraan. Namun hasil evaluasi menunjukkan kendaraan aktif yang benar-benar berpotensi pajak hanya sekitar 2 juta unit.
Menurutnya, persoalan data tersebut kerap membuat target PAD terlihat gagal, padahal secara agregat penerimaan justru meningkat.
Ia menjelaskan, pada 2024 penerimaan PKB masih tercatat penuh sebagai pendapatan provinsi dengan nilai lebih dari Rp1 triliun. Namun pada 2025, meski total penerimaan meningkat sekitar Rp50 miliar, sebagian dana langsung terbagi ke kabupaten/kota melalui kebijakan opsen pajak, sehingga yang masuk ke kas provinsi hanya sekitar Rp600 miliar.
“Secara total penerimaan naik, tapi tidak semuanya lagi tercatat sebagai pendapatan provinsi. Ini yang sering tidak dipahami publik,” jelasnya.
Komisi III berharap ke depan perencanaan PAD dilakukan lebih akurat melalui validasi data dan penetapan target yang realistis agar tidak kembali meleset.
