DPRD  

Budiman : Infrastruktur, Pendidikan, dan Banjir Masih Jadi Persoalan di Bandar Lampung

Bandar Lampung — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, menyampaikan bahwa masyarakat Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai persoalan krusial. Masalah tersebut antara lain infrastruktur jalan, pendidikan, banjir, dan sistem drainase.

Sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung, Budiman mengungkapkan bahwa sebelum adanya kebijakan dari Pemerintah Provinsi terkait pembebasan uang komite, dirinya secara pribadi telah turun tangan membantu masyarakat. Termasuk, menebus ijazah siswa atau langsung mendatangi sekolah untuk membantu warga yang mengalami kesulitan biaya.

“Alhamdulillah, sekarang ada program pemerintah yang membebaskan biaya komite dan penebusan ijazah. Ini sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang sebelumnya terhambat karena faktor ekonomi,” jelas Budiman. Rabu (06/08/2025).

Selain pendidikan, Anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung mengatakan bahwa infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Banyak warga menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan lingkungan dan permintaan sumur bor. Namun, Budiman menyadari adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

“Kita tahu bahwa APBD Provinsi terbatas, apalagi pembangunan di Kota Bandar Lampung juga lebih banyak bergantung pada APBD Kota. Tapi ada dua sektor yang bisa dialirkan melalui dana provinsi, yaitu jalan lingkungan dan sumur bor,” tambahnya.

Kemudian, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung melanjutkan masalah kesehatan, khususnya terkait kepesertaan BPJS, juga menjadi aspirasi warga. Budiman menekankan bahwa selain SMA/SMK Negeri, sekolah swasta juga membutuhkan perhatian karena banyak siswa yang tidak diterima di sekolah negeri beralih ke swasta.

“Kami berharap, kebijakan yang diterapkan di sekolah negeri, seperti pembebasan biaya komite, juga bisa dirasakan oleh sekolah swasta, setidaknya dalam bentuk bantuan pendidikan,” ucapnya.

Terkait masalah banjir dan drainase, Budiman mengatakan bahwa aspirasi tersebut telah ia sampaikan baik kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun Pemerintah Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti.

Exit mobile version